Maret 2, 2024

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno kembali menanggapi hebohnya peraturan pajak hiburan yang berkisar antara 40-75 persen. Isu ini dinilai sangat sensitif sehingga berdampak langsung pada dunia pariwisata sehingga menimbulkan ketidaksukaan wisatawan.

Ia berharap semua pihak tidak terlibat dalam polemik berlebihan yang menimbulkan persepsi negatif. Saya khawatir kalau ini terus kita tingkatkan, wisatawan pada akhirnya akan melihat ada situasi yang tidak menguntungkan di Indonesia, apalagi sekarang kita menjadi sorotan setelah bisa pulih, kata Sandiaga usai Weekly Brief. . bersama Sandi Uno (WBSU) di Jakarta, Senin (15 Januari 2024).

Ia meminta semua pihak mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Sejauh ini pihaknya fokus mensosialisasikan pajak wisatawan sebesar Rp150 ribu bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Aturan tersebut mulai berlaku pada 14 Februari 2024.

Selain itu, tidak ada tambahan kenaikan harga harian dan kenaikan pelayanan wisata selama perjalanan, sambil menunggu dan menata kembali sektor hiburan kreatif dan kreatif,” ujarnya.

Di sisi lain, Sandi mengimbau pemerintah daerah tidak terburu-buru menerapkan aturan baru perpajakan hiburan sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasalnya, sejumlah pihak, khususnya pengusaha spa, mengajukan permohonan banding (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Proses ini baru dimulai pada tanggal 3 Januari dan sedang disusun jadwal pembahasannya. Oleh karena itu, kami mohon kesabarannya, dan pada saat yang sama, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi mencari solusi untuk meningkatkan industri kreatif dan kreatif, namun dapat dilakukan. juga membantu memperkuat keuangan negara,” ujarnya. adalah Sandi.

Sandi menyatakan, yang bisa dilakukan Kemenparekraf saat ini adalah berbincang, memfasilitasi, dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi yang dilakukan. Ia mengingatkan, pariwisata Indonesia harus berdaya saing agar dapat menarik wisatawan yang mempengaruhi perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.

“Kalau usaha mereka dibebani pajak yang tinggi, itu tidak sehat, tidak nyaman. Oleh karena itu, harus dicari titik keseimbangan dimana mereka bisa berusaha, tetap menciptakan lapangan kerja, tapi juga membayar kewajiban pendapatan negara,” dia dikatakan.

Sandi juga mengatakan, ukuran ideal yang diusulkan tidak boleh terlalu jauh dari negara tetangga. Dia mencontohkan Singapura yang saat ini mengenakan pajak hiburan sebesar 15 persen tanpa mengenakan biaya tambahan lainnya.

“Jangan jauh-jauh dari mereka, 20-25 persen. Mungkin itu bagus untuk industri,” ujarnya.

Ia menilai jumlah tersebut tepat karena rezim perpajakan di Indonesia memberikan banyak insentif bagi investasi. Ia juga menyarankan, meski pajak hiburan tetap sebesar 40 persen, pengusaha tetap diberikan insentif nonfiskal lainnya. “Inilah solusi yang kami harapkan dapat diwujudkan dalam proses pidato ini,” lanjutnya.

Meski meminta pemerintah daerah menahan diri, Sandi mengakui sejumlah daerah sudah menetapkan aturan pajak hiburan berdasarkan aturan baru tersebut. Dia menyebut Badung, Tabanan, Gianyar, dan Denpasar menjadi daerah yang menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 40 persen.

“Namun saya sangat menyarankan kita membicarakan hal itu nanti dalam perdebatan ini, bahwa sambil menunggu hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi, kita bicarakan dulu dengan pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun kembali menyampaikan keprihatinannya kepada para pengusaha spa di Bali terkait aturan ini karena mereka juga masuk dalam kategori objek pajak penghasilan – hiburan. “Karena pihak spa terlibat dalam pesta, tentu narasinya menjadi negatif bagi pihak spa itu sendiri,” ujarnya.

“Tadi kami bertemu dengan Bali Spa Association, yang dalam pembahasannya juga ada peluang di pasal 101, kami para wajib pajak bisa protes. Kami suruh menyurati pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali karena itu ada ruang untuk bisa membuat salinannya. “Bisa ke gubernur, agar gubernur bisa berdasarkan itu mendorong kabupaten/kota untuk memperhatikan dan tidak keberatan dengan sesama pengusaha spa,” lanjutnya.

Pasal 55 (1) Jasa kesenian dan hiburan yang tercantum dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

A.menonton film atau tayangan audiovisual lainnya yang ditayangkan secara langsung di suatu tempat;

B.seni, musik, tari, dan/atau peragaan busana;

C. kontes kecantikan;

D.kompetisi binaraga;

E.pameran;

F. pertunjukan sirkus, akrobatik, dan sulap;

G.lomba pacuan kuda dan kendaraan bermotor;

H. permainan ketangkasan; i Permainan olah raga yang menggunakan tempat/ruang dan/atau perlengkapan dan perlengkapan olah raga dan kebugaran;

J. wahana rekreasi air, wahana ekologi, wahana edukasi, wahana budaya, wahana salju, wahana berburu, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; salon pijat dan refleksi; DAN

Aku. disko, karaoke, klub malam, bar dan pemandian uap/spa.

(2) Jasa seni dan hiburan yang hanya diperuntukkan bagi:

A.pemasaran budaya tradisional secara cuma-cuma;

B.kegiatan yang bermanfaat secara sosial secara cuma-cuma; dan/atau

C. bentuk seni dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 58

(1) Biaya PBJT paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT untuk jasa hiburan diskotik, karaoke, klab malam, bar, dan pemandian uap/spa ditetapkan paling rendah sebesar 40o/o empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). .

(3) Tarif khusus tenaga listrik PBJT untuk:

A.Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain yang berasal dari industri, pertambangan minyak dan gas bumi, ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen); DAN

B. Pemakaian tenaga listrik yang diproduksi sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

(4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *