Maret 4, 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koordinator Nasional Persatuan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim memberikan pandangan mendalam mengenai program tidur sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur, menyoroti kelebihan, kekurangan dan tantangan Aceia. mungkin terkait dengan implementasinya. Dia mengatakan diperlukan lebih banyak penelitian mengenai kebijakan tidur di lingkungan sekolah.

Satriwan mengatakan kebijakan ini bukanlah hal baru dan sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, China, Taiwan, dan negara-negara Skandinavia. Ia menjelaskan, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan kesehatan yang sering dihadapi siswa di sekolah.

“Anak sering kali tersesat dalam beraktivitas sehingga anak sulit fokus belajar. Oleh karena itu, undang-undang tidur diterapkan di sekolah-sekolah di negara-negara Skandinavia, kata Satriwan di Republik, Senin (12/04/2023).

Satriwan menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak sering merasa bosan di sekolah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurangnya variasi metode pengajaran, beban kerja, dan kurangnya kurikulum yang menarik dan bermanfaat bagi anak.

Sekolah seringkali menjadi tempat dimana anak merasakan beban pekerjaan yang tiada habisnya, sehingga kehilangan waktu luangnya. Satriwan melanjutkan, kualitas lingkungan belajar yang buruk dan tantangan dalam metode pengajaran dapat membuat anak kehilangan minat belajar.

Selain itu, faktor seperti kegiatan ekstrakurikuler, tingkat stres dan faktor sosial di sekolah juga dapat mempengaruhi tingkat burnout pada siswa. Meski banyak buku yang mendukung efek positif tidur pendek, Satriwan menegaskan hal tersebut belum lengkap dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Ia mengatakan, efek positif tidur terhadap konsentrasi dan kemampuan kognitif anak saja tidak cukup. Satriwan juga menjelaskan tantangan dalam penerapan program tidur, seperti menyediakan rumah yang aman dan mengubah persepsi orang tua terhadap manfaat kebijakan ini.

Meski memiliki potensi yang baik, namun ia menekankan perlunya penelitian yang serius sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas, terutama oleh perguruan tinggi penghasil guru, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). “Saya kira ini harus dikaji tuntas oleh pihak akademi, LPTK,” ujarnya.

Ia meyakini undang-undang ini bisa menjadi alternatif kurikulum nasional, namun harus berdasarkan kajian mendalam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *