Maret 2, 2024

Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya menerima laporan dari tim khusus (Timsus) verifikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 Kota Bogor untuk zonasi tingkat SMPN. Ia mengatakan, jika nama tersebut tidak disetujui di lapangan, sebaiknya nama tersebut segera dibayar.

Sebelumnya, Tim Khusus dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Masyarakat Sekretariat Kota Bogor, Irwan Riyanto bersama Inspektur dan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Masyarakat (Disdukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik) dan seluruh kepala daerah se-Kota Bogor. Hasil analisis lapangan dilaporkan.

Berdasarkan laporan yang diminta Bima Arya, Tim Peneliti PPDB 2023 melaporkan ada 913 pendaftar SMPN yang melaporkan kendala.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 763 pendaftar sudah terbukti riset di lapangan, dan 150 masih dalam proses dari 913 pendaftar yang melaporkan kendala.

Dari 763 pendaftar yang terverifikasi, ditemukan 414 pendaftar menaati aturan dan 155 pendaftar tidak menaati aturan. Sisanya masih berlangsung.

Artinya nama yang bertanya di tempat yang dikunjungi (sesuai alamat yang ditunjukkan pendaftar) tidak ditemukan, ada 155. Ini akan berlangsung sampai akhir hari, karena itu kami tunda ( dalam Berita PPDB 2023) hingga Selasa, 11 Juli 2023. Jadi masih “Sekarang sudah dua hari berlalu untuk melakukan ini lagi,” kata Bima Arya dalam jumpa pers di Balai Kota Bogor yang juga bersama KCD Jabar, Distrik 2 Depok. dan Kota Bogor Minggu 8 Juli 2013.

Setelah itu, nama pelamar yang namanya tidak disetujui sesuai alamat terdaftarnya akan segera dipublikasikan dan dapat didaftarkan di sekolah swasta tersebut.

“Sekali lagi nama ini akan dihapus dari daftar PPDB. Otomatis nama bawah akan naik ke atas dan akan kami umumkan ke SMP pada Selasa, 11 Juli 2023,” jelasnya.

Selain itu, untuk tingkat SMAN yang kewenangannya berada di Pemprov Jabar, seluruh Timsus dan warganya akan dimutasi ke wilayah KCD ke-2.

Bima Arya pun menyerahkan semuanya kepada Provinsi Jawa Barat, karena menurut undang-undang SMA Pemprov tidak punya kekuasaan.

“Tentunya kalau kedepannya tidak bisa mendapatkan pembuktian seperti yang kita lakukan di SMP, maka akan sangat terbuka nanti (Pemkot melalui KCD) untuk mencapai prosesnya tidak perlu dari data yang ada,” ujarnya. . .

Untuk itu, Bima Arya meminta masyarakat mengirimkan informasi atau laporan pengelolaan data, penipuan dan lain-lain untuk mengaktifkan kembali kode-kode tersebut, karena Timsus masih berfungsi dengan baik.

“Kalau bagi mahasiswa tentu tidak semua bisa kita teliti. Tadi saya bilang 913 itu lebih dari sekadar masalah. Kita lakukan. Ini nanti memberi kesempatan warga untuk memberi masukan,” tuturnya.

Jika laporan datang belakangan dan peserta diberitahu ada masalah, setelah dianalisa terbukti tidak mengikuti aturan, maka peserta yang melapor dipecat tetap mengikuti.

“Setelah itu, bisa jadi konyol seperti kebijakan kita untuk menurunkan gelar sarjana,” ujarnya.

Oleh karena itu, sebagian kini akan fokus pada peningkatan PPDB 2023 guna melindungi hak masyarakat di Bogor yang ingin masuk perguruan tinggi.

“Kami berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada yang terluka, jadi jangan biarkan anak pergi mencari tempat, bukan untuk sukses, ini masalah bagi kami jika setiap tahun kompetisi itu terjadi.. bukan untuk sukses. ,” dia berkata.

Negara yang berada di luar pemerintahan negara, Bima Arya selaku Ketua Badan Pengurus APEKSI akan menyerahkan secara resmi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Presiden RI dalam segala penilaian zonasi. laporan yang akan dikeluarkan pada Forum Kerja Nasional APEKSI.

Sengketa PPDB soal jalan zonasi ini muncul pada tahun 2019, lalu pada PPDB 2023, Bima Arya banyak mendapat aduan soal jalan PPDB 2023, lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor buka aduan soal PPDB 2023.

Dari hasil kedatangan masyarakat, pendataan, analisa dan penyidikan, Bima Arya kemudian langsung memeriksa bagasi pada 6 Juli 2023 dan menemukan bukti penipuan.

Pada 7 Juli 2023, Bima Arya juga mengecek langsung proses PPDB di sekolah, mengecek konfirmasi di Kantor Disdukcapil, dan proses verifikasi di Disdik, yang selengkapnya dari dokumen ini.

Dari situlah dibentuk Tim Khusus yang kini melanjutkan kerja terbaiknya untuk memastikan dokumen ini berjalan sesuai aturan. Pada Aksi Nasional Peradi, Gibran menjadi sasaran para pengacara yang diajak berfoto. Mayor Solo yang turut hadir sebagai calon presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tergabung dalam Majelis Nasional Pengacara Indonesia. Perkumpulan (Peradi) yang diadakan di Solo. kabarbinjai.com.co.id 7 Desember 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *