Maret 3, 2024

Liputan6.com, Jakarta Upaya pemerintah mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sangatlah penting, terlihat dengan diterbitkannya beberapa peraturan mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Tata Tertib Menteri. . (Fermen).

Namun banyak teknik untuk memperbaiki atau menciptakan ekosistem berbasis baterai (KBLBB) terlebih dahulu, sehingga sayangnya pengaruhnya tidak signifikan.

Sesuai rencana jalan pembangunan KBLBB, pemerintah menargetkan produksi 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada tahun 2030. Selain itu, terdapat target sistem konversi sebanyak 50.000 sepeda motor listrik pada tahun 2023 dan 2015. 10 juta unit pada tahun 2024. .

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan amandemen Keputusan Presiden No. ekosistem KBLBB

Analisa kebijakan Kemenko Marves, Wakil Ahli Kementerian Kerja Sama Ekonomi, Arianto Wibowo mengatakan, perubahan Perpres No.

“Fokusnya adalah pengembangan insentif investasi dan Indonesia harus kuat di sektor manufaktur, khususnya di KBLBB,” kata Arianto pada konferensi “Mengukur Ekosistem Kendaraan Listrik” yang diadakan Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (29 November 2023).

Arianto berharap revisi tersebut bisa membantu Indonesia yang sebelumnya kalah dari Thailand dalam hal investasi, bisa membalikkan keadaan.

“Tujuannya dengan revisi UU Presiden kita bisa mendorong dan menerima semua investasi karena semakin banyak investasi maka semakin banyak pula tenaga kerja yang diterima. “Kita perjuangkan Perpres Nomor 55 untuk menjadikan Indonesia negara yang menarik,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Energi, Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDM), Sripeni Inten Cahyani mengatakan, diperlukan kerja sama banyak pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem yang kuat.

“Karena ketika kita berbicara tentang ekosistem, kita berbicara tentang banyak penyakit kanker. “Kita cenderung mendorong ke arah pentahelix,” kata Inten.

Inten mengatakan, pemerintah telah menetapkan kebijakan, salah satunya berupa anggaran untuk mendorong ekosistem KBLBB.

“Pelaku usaha diharapkan dapat berkontribusi terhadap industri baik sebagai pengguna maupun pelaku usaha. Beberapa pemangku kepentingan berpartisipasi. “Pendidikan juga terdampak karena masih banyak fasilitas tes di Indonesia, termasuk beberapa yang masih sangat kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Qatro Romandhi, Direktur Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa peraturan seperti Perpres Nomor 55, Perpres Nomor 7 dan turunannya.

“Sesuai pedoman Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan, masalah tertua adalah konversi energi, dan penggantian sepeda motor bertenaga bensin dengan kendaraan listrik merupakan salah satu tindakan mitigasi untuk mengurangi penggunaan energi dan kebutuhan energi fosil,” kata Qatro.

Qatro pada dasarnya mengatakan pergantian kekuasaan ini tidak ditentukan dalam undang-undang, peraturan, atau kebijakan dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan undang-undang EBET terkait pergantian kekuasaan.

“Jadi ini adalah proses revolusioner yang melibatkan penggunaan energi terbarukan, penggunaan teknologi energi rendah karbon,” ujarnya.

Salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung transisi energi adalah penerapan kendaraan listrik dan penggunaan biofuel. Hal ini karena sektor transportasi saat ini termasuk dalam sektor konsumen energi yang terpisah dari tiga sektor lainnya – industri, dunia usaha, dan rumah tangga.

“Pemerintah kita menekankan penghematan energi di semua sektor penggunaan energi melalui PP 33/2023. PP 33 pak PP 33/2023 sudah diluncurkan pada Juni tahun ini dan memasuki tahap implementasi,” ujarnya.

Presiden Aismoli Budi Setiyadi mengatakan aturan subsidi pembelian sepeda motor listrik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan stagnasi penjualan sepeda motor listrik pada tahap penyusunan perubahan tersebut.

Namun, pemerintah melonggarkan persyaratan bagi penerima subsidi sepeda motor listrik menjadi hanya boleh membeli sepeda motor dengan NIK KTP.

CEO Budi mengatakan, “Penjualan meningkat sejak peraturan diubah, namun saya merasa akan sangat sulit mencapai target tahun ini yaitu 200.000 unit.”

Budi berharap dapat mempercepat implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kewajiban Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN dalam Penggunaan Kendaraan Listrik.

“Pemerintah harus memberi contoh agar masyarakat mengetahui pentingnya penggunaan sepeda motor listrik,” ujarnya.

Selain itu, mobil listrik, termasuk sepeda motor listrik, juga diusulkan mendapat insentif non finansial untuk memudahkan penggunaan mobil tersebut setiap hari.

Misalnya memberikan insentif untuk beberapa kegiatan pelatihan bagi pengendara sepeda motor di berbagai tempat umum atau melonggarkan aturan yang tidak berlaku bagi pengendara sepeda motor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *