Maret 4, 2024

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sistem skimming saluran batubara melalui Badan Pengelola Mitra (MIP) efektif 1 Januari 2024. PT Berau Coal mendukung penuh kebijakan ini.

“Kebijakan Kementerian ESDM tentang Badan Pengelola Mitra (MIP) selanjutnya akan berlaku bagi seluruh penambang batubara, dan PT Berau Coal sebagai bagian dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) tentunya akan mendukung kebijakan pemerintah tersebut,” jelas PT . . Supervisor Corporate Communications Berau Coal Rudini Rahim mengunjungi lokasi bersama beberapa media di PAMA Blok 8, Berau pada Kamis (12/7/2023).

Perusahaan meyakini sistem terkait MIP yang akan dikeluarkan pemerintah tentunya akan dirancang dengan baik sesuai dengan tujuan pabrikan. “Terutama menjamin pasokan batu bara dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan rancangan Peraturan Presiden (PPR) tentang Badan Pengelola Batubara Mitra (MIP) sudah memasuki tahap akhir.

Terkait perkembangan pembentukan MIP karbon, dana kompensasi karbon atau DKB, kami indikasikan rancangan Perpres tersebut saat ini sudah dalam tahap akhir, jelas Arifin.

Pihaknya saat ini sedang menyiapkan aturan turunan dan pendukung tender, antara lain Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) yang mengatur tentang DKB, peraturan menteri tentang tata cara pemungutan dan pencairan DKB, penerbitan keputusan menteri tentang rasio setiap 3 bulan atau sesuai kebutuhan. .

Selain itu, pihaknya sesuai dengan teks Presiden, ESDM 58/2022. juga sedang mempersiapkan perubahan Keputusan Menteri Nomor 90 per ton batubara untuk bahan baku atau bahan bakar industri semen dan pupuk dalam negeri. dekrit. Setelah itu, aplikasi e-DKB kami uji langsung setelah finalisasi formula DKB, pada saat penyusunan perjanjian kerja sama dengan MIP.

“Itu sudah dilaksanakan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, dan masih ada masukan baru dari Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan yang sedang kita koordinasikan dengan Sekretariat Negara,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *