Maret 2, 2024

JAKARTA – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Kompetensi pengawas salat terus ditingkatkan, salah satunya dengan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pengawas haji.

Direktur Jenderal PHU Hilman Latief mengatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur standar kompetensi pengawas ibadah haji. Dalam UU 32

“Standar kompetensi ini akan kami tingkatkan menjadi SKKNI. Website Kementerian Agama mengutip perkataan Hilman Latif saat membuka “Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Pedoman Manasik Haji di Indonesia”: “Sebelumnya kami masih menggunakan hanya untuk Standar Kompetensi Khusus (SKK) di lingkungan Kementerian Agama. ” Rabu, 30 Agustus 2023.

“Kedepannya kami akan meningkatkan SKK menjadi SKKNI yang kemudian akan diidentifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lembaga nasional yang berwenang menetapkan standar kompetensi,” lanjutnya.

Hillman menjelaskan, standar kompetensi jemaah haji dan umrah meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga kemampuan ini sangat penting bagi pemandu ritual dan akan dijadikan acuan dalam sertifikasi pemandu haji.

Sebab tantangan ke depan akan semakin kompleks. Misalnya kuota haji yang sangat banyak. Tahun ini, Indonesia mendapat 221.000 kuota. Sejumlah besar kota non-kuota tidak dimasukkan. Mereka melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan visa haji.

Tantangan lainnya adalah konfigurasi jamaah haji Indonesia yang unik. Jumlah penduduk lanjut usia juga meningkat seiring bertambahnya usia. Tingkat pendidikan di kota ini juga sangat beragam, banyak yang hanya mencapai tingkat sekolah dasar.

“Seorang pemandu tidak cukup hanya memahami prinsip dasar atau tahapan ibadah haji,” kata Hillman. “Seorang pemandu juga harus memahami kondisi di lokasi dan mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat kita.”

“Pengawas harus benar-benar memahami kondisi jemaah selama beribadah dan memahami kesehatan jemaah. Dengan begitu kita bisa memberikan bimbingan dan solusi ibadah yang terbaik kepada jemaah,” lanjutnya.

Hillman menambahkan, dalam pelaksanaan sertifikasi Pedoman Manasik Haji, Direktorat PHU bekerjasama dengan Universitas Keagamaan Islam Nasional (PTKIN) yang berkualitas. “Hal ini untuk mengembangkan instruktur ibadah haji yang mampu membimbing jamaah dengan baik melalui proses sertifikasi,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut Arsad Hidayat, Direktur Biro Pembinaan Haji, M. Amir Syarifuddin, Direktur Biro Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan Khalilurrahman, Direktur Cabang Pembinaan Kota Kepala Pelaksana.

Perwakilan Kadin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Lembaga Sertifikasi Profesi, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Agama, Kantor Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Agama serta tim Administrasi Umum PHU juga turut serta dalam acara tersebut. Kemenag berikan penghargaan kepada Operator EMIS 4.0 Model Nasional 2023 Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan penghargaan kepada Juara Pengguna EMIS 4.0 Model 2023 kabarbinjai.com.co.id 6 Desember 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *