Februari 26, 2024

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku tengah mempertimbangkan penghapusan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) daerah.

Presiden Jokowi saat dikonfirmasi tim pers di Stasiun Dukukh Atas Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023 mengatakan, “Dia sedang mempertimbangkan (menghilangkan zona PPDB).”

Dalam refleksi tersebut, Jokowi mengupas secara mendalam kelebihan dan kekurangan sistem PPDB daerah.

Rencana penghapusan kawasan di Istana tersebut rencananya akan dipertimbangkan Jokowi pada Rabu, 9 Agustus 2023, setelah mendapat masukan dari Wakil Ketua MPR Ahmed Muzani.

Muzani mengatakan, pada tahun depan, Jokowi mempertimbangkan penghapusan sistem PPDB daerah. Sebab, perselisihan sistem daerah dalam PPDB hampir setiap tahun terjadi di berbagai provinsi.

Lantas, bagaimana sejarah sistem regionalisasi di PPDB? Berikut gambaran sejarah sistem daerah pada setiap pelaksanaan PPDB

Sistem kabupaten merupakan salah satu dari 4 jalur yang disediakan dalam PPDB, mengutip buku Kabupaten Pendidikan “Membangun Insentif Tanpa Diskriminasi” terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemandikbud).

Sekadar informasi, PPDB memiliki empat cara untuk menentukan apakah seorang anak dapat diterima di sekolah binaan, yaitu Cara Sukses Pertama, Komitmen, Perubahan Penugasan Orang Tua, dan Cara Zonasi.

Oleh karena itu, sistem regional inilah yang menjadi cara sebagian besar siswa berkontribusi dalam proses PPDB. Sebab, sekolah wajib menyediakan 50 persen kuota untuk menampung siswa di jalur kabupaten.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengeluarkan sistem regional penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas (PPDB).

Aturan tersebut mengharuskan sekolah menerima siswa baru yang memenuhi persyaratan jarak rumah. Dengan kata lain, sistem ini berarti siswa harus memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.

Sistem PPDB daerah diperkenalkan oleh Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016–2019), menggantikan Anis Baswedan. Nadim Makrim melanjutkan sistem itu sekarang.

Muhadjir Effendi saat itu mengatakan, dengan sistem kabupaten ini tidak ada suka dan tidak suka. Menurutnya, sistem ini akan mencapai pemerataan pendidikan.

Menurut Muhadjir, melalui sistem ini, siswa yang cerdas tidak berebut sekolah pilihannya, sehingga berkumpul semua. Sebaliknya siswa yang cerdas mendapat kesempatan untuk belajar bersama siswa yang cerdas.

Mujahid mengatakan dalam jumpa pers yang digelar di KSP, Senin, 23 Oktober 2017: “Dengan begitu, kita akan segera mewujudkan sekolah yang setara mutunya dan tidak ada lagi keterlambatan sekolah.” Ennis: Ini bukti adanya keinginan perubahan yang cukup luas di Kalimantan, didukung oleh para habib dan ulama. Anees Baswed bersyukur mendapat dukungan penuh dari para Ulama dan Habib di Kalimantan Selatan. Hal ini juga melihat keinginan kabarbinjai.com.co.id untuk bertransformasi pada 6 Desember 2023 semakin berkembang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *