Maret 2, 2024

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus berkomitmen menerapkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Pemerintah juga terus memprioritaskan sektor-sektor yang mengedepankan aspek keberlanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Visi Emas Indonesia 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi dan menjadi “negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan transformasi ekonomi, termasuk penerapan ekonomi hijau dan inklusif, optimalisasi nilai tambah dan inovasi.

“Upaya pemerintah dalam menggalakkan energi terbarukan, apalagi dengan komitmen tahun 2025 peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 23 persen, dan pada tahun 2050 – hingga 31 persen 15 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga berpartisipasi secara virtual pada tahun 2023. Pada acara Indonesia SDG Awards (ISDA), Peluncuran Buku ISCOS dan International Workshop on Corporate Social Responsibility Development Forum (CFDC), Jakarta, Senin (12/04/12). /2023).

Pemerintah juga terus membangun PLTS EBT di grid, seperti PLTS terapung, PLTS atap, dan biomassa bersama dengan PLTU eksisting yang konsumsi biomassanya kini mencapai 306.000.

Pemerintah meyakini penerapan PLT EBT akan mempercepat pencapaian tujuan bauran EBT pada tahun 2025 dan membantu mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% seperti biasa dan 43,20% dengan bantuan internasional.

Selain itu, di luar sektor ketenagalistrikan, pengembangan biofuel di Indonesia akan terus dikembangkan mulai dari biodiesel (bioetanol, HVO dan Bioavtur), CPO, non-CPO, serta perusahaan industri besar dan masyarakat.

Misalnya program wajib B35 di Indonesia memberikan manfaat seperti pengurangan 34,9 juta ton CO2 dan menyerap 1,6 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan 12 ribu. pekerja non-pertanian.

Kebijakan berkelanjutan lainnya antara lain pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan pembentukan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ramah lingkungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Pemerintah juga terus menggalakkan berbagai instrumen green financing seperti Green Sukuk dan SDG Bonds, terutama untuk mengembangkan proyek-proyek yang tidak merugikan lingkungan. Pemerintah juga menggalakkan instrumen alternatif seperti blended financing untuk meningkatkan skema pembiayaan dari lembaga donor internasional seperti kemitraan dengan ADB, dan kemudian terdapat beberapa mekanisme transisi energi. “BPDLH telah dibentuk dan terus diperkuat dengan meningkatkan kualitas pembiayaan,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga mengatakan dunia usaha berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan program Pemerintah, termasuk dukungan terhadap tujuan Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Perencanaan dan sosialisasi CSR juga dapat menggunakan data dari Accelerated Extreme Poverty Eradication (ERAP) yang telah dikaitkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (ISDS). Dengan begitu, program CSR dapat lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah mengharapkan berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam inovasi guna mendukung kebijakan lebih lanjut dan transisi menuju ekonomi hijau,” kata Menko Airlangga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *