Februari 26, 2024

JAKARTA – Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat harus menjadi prioritas dan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyikapi secara bijaksana permintaan penambahan kuota solar bersubsidi yang diajukan Pertamina Patra Niaga.

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai permintaan tambahan alokasi solar yang dibiayai Pertamina Patra Niaga untuk tahun 2023 sebesar 1,3 juta kiloliter (KL) memang berdasarkan kebutuhan yang ada. Selain itu, dia yakin permintaan tersebut juga akan dibicarakan secara detail dengan institusi terkait seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero).

Artinya, permintaan penambahan kuota bisa dihitung oleh Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk menggunakan OSP solar, kata Sofyano, Sabtu (12/2/2023).

Dia mengatakan, peningkatan alokasi solar bersubsidi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap solar bersubsidi pada Desember 2023. Ia mengatakan hal itu harus menjadi pertimbangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, mengingat situasi sebenarnya. penggunaan subsidi BBM dalam APBN.

“Selama kenaikan alokasi solar tidak menambah besaran subsidi BBM pada APBN 2023, maka tambahan alokasi tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi pemerintah,” tegasnya.

Di sisi lain, tambahnya, pada bulan Desember juga akan ada hari raya keagamaan, serta kegiatan kampanye pemilu dan Pilpres 2024. Jika terjadi kekurangan solar bersubsidi, kata Sofyano, hal ini bisa menjadi masalah besar yang tidak akan terjadi. menguntungkan bagi pemerintah.

Terkait permintaan Menteri ESDM agar Pertamina Patra Niaga tegas mengendalikan penggunaan BBM untuk masyarakat, Sofyano menilai hal tersebut akan sangat sulit sesuai kuota yang telah disetujui Pemerintah untuk tahun 2023 sebesar 16,8. jutaan KL.

“Desember ini ada dua kegiatan perayaan nasional yaitu Natal dan Tahun Baru dan ini tentunya akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai masalah ini harus diperhatikan oleh Kepala Negara dan mendapatkan laporan serta kontribusi yang tepat mengenai habisnya kuota subsidi solar pada akhir tahun ini. Sebab, kata dia, jika keputusan tidak menaikkan rasio subsidi solar ternyata menimbulkan permasalahan di masyarakat, maka pemerintah akan kesulitan di tengah intensnya kampanye pemilu dan Pilpres 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *