Maret 3, 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI mendorong pengembangan obat herbal dan obat herbal sebagai langkah mengembangkan kemandirian farmasi dan mentransformasi sistem kesehatan Indonesia.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (COMEX) Dr. Riska Andalus mengatakan dalam Fitofarmaka: “Salah satu program transformasi untuk mendukung ketahanan kesehatan obat dan alat kesehatan adalah pengembangan obat herbal dan fitomedisin. Forum hilirisasi online di Jakarta, Senin (4/11/2023).

Rizka mengatakan, dukungan pemerintah terhadap pengembangan obat herbal dan produk obat herbal tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menentukan peranan obat bahan alam dan apotik herbal.

Beliau mengatakan, produk obat herbal ini kami coba masukkan dalam pelayanan kesehatan umum, sehingga kami berharap penggunaan obat herbal di Indonesia bisa lebih optimal.

Rizka mengatakan, tidak hanya melalui undang-undang kesehatan, pemerintah juga menerapkannya di sejumlah rumah sakit vertikal di Indonesia. Salah satunya melalui kerja sama dan integrasi pusat pelayanan jamu antara Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Tawangmangu, Jawa Tengah dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sarjito Yogyakarta

Lanjutnya, kerjasama ini dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan obat herbal di Indonesia yang dimulai dari RSUP Dr. Sarjito. Ia berharap upaya tersebut dapat ditiru oleh rumah sakit lain di Indonesia untuk menerapkan penggunaan obat herbal dan tanaman obat pada pelayanan kesehatan konvensional lainnya.

Informasi yang dihimpun Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa Indonesia memiliki sedikitnya 28.000 jenis tumbuhan dan mengandung 80% tumbuhan obat dunia. Hasil penelitian tanaman obat dan obat herbal (ristoya) menunjukkan lebih dari 30 ribu tanaman tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

Pada bulan Mei 2022, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan formula obat herbal yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan penyiapan obat herbal, sehingga di Puskesmas dan sebagai acuan penggunaan obat herbal yang aman dan bermutu tinggi. – Berkualitas, efektif dan terjangkau

Peningkatan penggunaan produk obat herbal dalam negeri juga sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 yang antara lain mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha kecil, usaha kecil. dan koperasi membangun gerakan nasional bangga Indonesia (Gernas BBI ) merupakan keberhasilan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *