Februari 26, 2024

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah meluncurkan pusat informasi yang mendukung pemerintah, untuk memberikan informasi dan klarifikasi kepada masyarakat tentang berbagai permasalahan yang terjadi selama pemilihan umum (Pemilu).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, selaku ketua yang membidangi Media Center pendukung pemerintah, menjelaskan peluncuran media center tersebut memiliki tiga tujuan utama. “Pertama-tama, media center ini bernama ‘Indonesia Media Center Maju’. Kami membuat ini untuk mendorong rekan-rekan jurnalis agar dapat dengan cepat menggali informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah yang telah atau akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan proses pembangunan. kata Bahlil. konferensi pers. , di kantor Media Center Pro Pemerintah di Jalan Diponegoro No 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Tujuan kedua, peluncuran media center pendukung pemerintah ini, dibangun untuk memberikan wadah bagi jurnalis untuk mengkaji berbagai isu yang sedang berlangsung menjelang pemilu.

“Karena sebenarnya selama bertahun-tahun pemilu, pemilu parlemen, dan pemilu presiden, kadang ada berita yang perlu diberitakan. Makanya kita bisa ngobrol di sini,” jelasnya. Tujuan ketiga

Bahlil mengatakan, tujuan ketiga adalah pemerintah membantu mempercepat pemberian informasi atau klarifikasi atas berbagai masukan, kritik, atau angka-angka disproporsi yang disampaikan calon presiden, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Teman-teman jurnalis sangat senang menerima data pun. Oleh karena itu, agar tidak ada data pun, kami akan memberikan data dan informasi yang sebenarnya. Ini terkait dengan itu,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, keberadaan media center yang mendukung pemerintah tidak menguntungkan salah satu calon presiden. Pusat informasi ini dibuat sendiri oleh pemerintah dan dikelola oleh Kementerian Investasi berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Misalnya kawan-kawan (wartawan), kalau sekarang ada tim dua calon presiden yang bilang IKN mau dimutasi. Nah, di sini bisa ditanyakan, nanti kami hadirkan Kementerian Pekerjaan Umum) dan kami akan hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskannya,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *